http://cantara.id/, PURWOKERTO – Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Banyumas mulai menyentuh masalah mendasar.
Masyarakat tidak banyak mengetahui siapa sebenarnya yang mengendalikan jalannya program di lapangan, mitra, yayasan, atau satuan pelayanan gizi (SPPG).
Dalam aturan Badan Gizi Nasional (BGN) terdapat dua kategori mitra, yaitu mitra Non Yayasan dan mitra dengan yayasan.
Mitra non yayasan adalah entitas berbadan hukum selain yayasan yang secara aktif mendukung pelaksanaan program gizi.
Kategori ini mencakup, Perseroan Terbatas (PT), Commanditaire Vennootschap (CV), Koperasi, Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Usaha Dagang, Instansi Pemerintahan.
Sementara mitra yayasan yang berbentuk badan hukum yayasan memiliki tanggung jawab utama dalam pengelolaan serta pencairan dana program.
Jenis mitra ini berperan sebagai penghubung strategis antara pendanaan dan pelaksanaan kegiatan di lapangan.
Ketepatan status
Koordinator MBG Banyumas, Luky Ayu, secara terbuka menyampaikan kekhawatiran yang selama ini dirasakan para pengelola SPPG di lapangan.
Ia menilai peran dan posisi SPPG seringkali hanya sebagai pelaksana tanpa ruang kendali dalam sistem yang diatur oleh yayasan dan mitra.
“SPPG tidak berbeda dari sebuah boneka.
“Kami sudah melakukan hal itu tetapi mitra dan yayasan masih ngotot,” katanya dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG di Banyumas bersama Tim Pemantauan Sekretariat Negara, di Ruang Joko Kaiman, Purwokerto, Kamis (16/10/2025).
Luky menegaskan, perlu adanya kejelasan batas peran antara yayasan dan mitra agar SPPG dapat bekerja secara efektif.
“Sehingga kami perlu tahu apa saja batasan dari pihak yayasan dan apa saja batasan serta peran dari mitra sehingga kami bisa bekerja secara efektif,” katanya dalam paparannya.
Ia juga meminta agar tugas Satgas MBG di Banyumas diperjelas karena di lapangan, banyak masalah yang muncul akibat kurangnya petunjuk teknis dan tumpang tindih peran.
“Kami membutuhkan petunjuk teknis yang lebih rinci lagi,” tegasnya.
Sorotan paling tajam muncul ketika menyentuh masalah mekanisme evaluasi program.
Hanya SPPG yang dievaluasi selama ini.
Padahal di sisi lain SPPG hanyalah pelaksana teknis yang mengelola anggaran.
Penilaian mitra dan yayasan pengelola MBG.
Karena hingga saat ini yang dievaluasi hanya kami dari pihak SPPG.
Sedangkan kami hanya menjalankan tugas dan mengelola anggaran.
Tetapi pada kenyataannya kami dibenturkan oleh yayasan.
“Saya kira yang perlu dievaluasi adalah mitra dan yayasannya,” tegas Luky.
Ia menilai jika ada pihak SPPG yang menyalahgunakan wewenang memang harus ditindak.
Namun menurutnya, masalah utama justru juga berada di tingkat atas.
Silakan jika ada SPPI yang nakal ditindak, tapi tidak sedikit juga ada mitra atau yayasan yang mereka itu nakal.
“Maka ini perlu dievaluasi,” katanya.
Menurutnya hingga saat ini Badan Gizi Nasional (BGN) belum memiliki wadah khusus untuk melakukan evaluasi terhadap mitra dan yayasan.
Padahal, wadah semacam ini sangat dibutuhkan agar perbaikan tata kelola dapat dilakukan secara menyeluruh.
“Selain itu, hingga saat ini BGN belum memiliki wadah untuk mengevaluasi mitra, tetapi ini sangat dibutuhkan untuk evaluasi di masa depan,” tambahnya.
Bukan Orang Biasa
Mitra dan lembaga disebut memiliki kekuasaan besar.
Luky mengungkapkan, sebagian besar mitra dan yayasan yang terlibat dalam program MBG bukanlah pihak biasa.
Seperti yang kita ketahui, mitra atau yayasan dimiliki oleh ‘bukan orang biasa’.
Mereka memiliki peran yang sangat besar.
Oleh karena itu pihaknya mengakui mendapat tekanan yang luar biasa di lapangan,” katanya.
Karena itu, Luky kembali menegaskan pentingnya kejelasan batasan antara mitra dan yayasan agar sistem berjalan secara profesional.
Yang paling penting menurutnya adalah batasan antara mitra dan yayasan.
“Agar kami dapat menjalankan program ini dengan baik,” katanya.
Kurangnya komunikasi antar pihak menyebabkan kinerja di lapangan tidak efisien.
Bahkan, SPPG sering kali kesulitan dalam mengatur manajemen dapur dan keuangan tanpa dukungan ahli dari pihak mitra.
Terkadang kurangnya komunikasi membuat para kepala SPPG menjadi bekerja kurang efektif dan efisien.
“Sedangkan di dapur kami juga membutuhkan bantuan dari mitra yayasan ahli gizi dan akuntan,” jelasnya.
Salah satu masalah teknis yang juga mendapat perhatian adalah mengenai harga bahan baku dan menu makanan.
Menurut Luky, pihaknya selalu berkomunikasi dengan mitra dan yayasan untuk menyesuaikan harga sesuai standar yang ditetapkan pemerintah daerah.
Kami tetap berkomunikasi dengan mitra dan yayasan mengenai harga.
Tetapi kami juga memiliki standarnya seperti yang ditetapkan oleh Disperindag yang dilihat di Sigaokmas.
“Jika harga terlalu tinggi, mohon diturunkan, karena tidak sesuai dengan yang ada di daerah,” katanya kepada http://cantara.id/.
Perbedaan harga antara supplier sering kali menyebabkan perbandingan antara SPPG dan memicu ketegangan di lapangan.
“Sehingga banyak SPPG yang menetapkan tarif yang berbeda-beda tergantung dari suplier mereka.
Kami berharap untuk evaluasi.
Karena yang terkena adalah SPPG-nya, misalnya membandingkan menu, bagaimanapun kita membawahi 49 orang,” katanya.
Luky juga mengungkap beberapa SPPG masih belum beroperasi penuh akibat kendala pendanaan, termasuk SPPG Purwodadi, Kecamatan Kembaran yang hingga kini belum berjalan.
Mereka menambahkan SPPG Purwodadi masih tutup karena pendanaan.
Bahwa sebenarnya kondisi sistem tersebut banyak dialami SPPG,” katanya.
Meskipun demikian, beberapa SPPG tetap berusaha bertahan dengan menggunakan dana yang ada sambil menunggu pencairan anggaran.
Sebenarnya kondisi banyak karena kami masih memiliki dana, dan kami mampu berjalan dan pada akhirnya akan dibayarkan sebenarnya.
Jadi bukan hanya satu atau dua, setelah itu nanti ada dana lagi, dan tidak bisa diprediksi kapan.
Jika kita terus berjalan beberapa hari lagi akan ada dana lagi. Menunggu biasanya,” katanya. (jti)