Rencana Perluasan Jaringan KRL Dalam Rangka Peningkatan Transportasi Massal

Pemerintah kembali menyoroti rencana perluasan jaringan kereta rel listrik (KRL) dalam beberapa waktu terakhir. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Pengelola BUMN, Dony Oskaria, saat memaparkan program strategis pemerintah dalam rapat dengan Komisi XI DPR RI pada Senin, 8 Desember 2025.

Dalam pertemuan tersebut, ia menyatakan bahwa pemerintah memiliki target untuk memulai proyek elektrifikasi jalur kereta di berbagai wilayah tahun depan. Salah satu langkah utama yang akan dilakukan adalah memperpanjang jangkauan KRL hingga wilayah Cikampek dan Sukabumi.

Dony menjelaskan bahwa perluasan layanan transportasi massal berbasis listrik merupakan bagian dari agenda peningkatan pelayanan publik. Menurutnya, akses transportasi yang lebih efisien dan ramah lingkungan sangat penting bagi mobilitas masyarakat di kawasan Jabodetabek dan daerah penyangga lainnya.

“Untuk kereta api, tahun depan kita akan melakukan elektrifikasi di lima kota, termasuk di Jakarta itu adalah kereta api listrik sampai dengan Cikampek, kemudian sampai dengan Rangkasbitung, sampai dengan Sukabumi,” ujar Dony di hadapan anggota dewan.

Rencana memperluas rute KRL hingga Sukabumi juga membuka peluang transformasi besar pada jalur eksisting yang selama ini hanya dilayani kereta diesel. Jika proyek ini direalisasikan, jalur Bogor Paledang – Sukabumi akan menjadi koridor baru KRL yang mencakup sejumlah stasiun seperti Batutulis, Maseng, Cigombong, Cicurug, Parungkuda, Cibadak, Karangtengah, Cisaat, hingga Sukabumi.

Pemerintah melihat potensi besar pada jalur tersebut karena tingginya arus harian pekerja komuter yang bergerak dari Sukabumi ke Bogor dan sebaliknya.

Dukungan Dana untuk PT Kereta Api Indonesia (Persero)

Dalam kesempatan yang sama, Dony memaparkan bahwa PT Kereta Api Indonesia (Persero) menjadi salah satu perusahaan yang mendapat dukungan penyertaan modal negara (PMN). Untuk tahun anggaran 2025, KAI disuntik dana sebesar Rp1,8 triliun. Dana tersebut terutama dialokasikan untuk pembelian rangkaian KRL baru yang akan memperkuat layanan KRL Jabodetabek.

“PT KAI Rp1,8 triliun dalam bentuk pengadaan trainset baru KRL Jabodetabek guna mendukung penuh penugasan PSO KRL,” terang Dony.

Tidak hanya KAI, dua BUMN lain juga memperoleh PMN sebagai upaya memperkuat sektor perkeretaapian dan transportasi laut. PT Industri Kereta Api (INKA) mendapatkan Rp473 miliar yang akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi di fasilitas Madiun dan Banyuwangi. Menurut Dony, modernisasi lini produksi ini penting untuk mendukung kemandirian industri kereta nasional di masa mendatang.

Sementara itu, PT Pelayaran Indonesia (Pelni) menerima alokasi PMN sebesar Rp2,5 triliun. Dana ini akan dimanfaatkan untuk melanjutkan program pengadaan tiga kapal penumpang baru sebagai bagian dari pembangunan armada yang telah dimulai pada PMN 2024. Pemerintah menilai bahwa keberadaan kapal baru sangat dibutuhkan untuk memastikan layanan transportasi laut tetap berjalan optimal, khususnya di wilayah-wilayah yang sangat bergantung pada mobilitas laut.

Secara total, nilai PMN untuk ketiga BUMN tersebut mencapai Rp4,77 triliun. Dony menegaskan bahwa suntikan dana ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk melakukan perubahan mendasar di sektor transportasi.

Penambahan PMN untuk Badan Layanan Umum (BLU)

Selain kepada ketiga BUMN tersebut, Komisi XI DPR RI juga menyetujui pemberian PMN kepada dua Badan Layanan Umum (BLU). Sarana Multigriya Finansial (SMF) mendapatkan Rp6,68 triliun untuk melanjutkan program pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sementara Badan Bank Tanah memperoleh PMN non-tunai sebesar Rp2,95 triliun untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

BUMN berharap, ekspansi KRL hingga Sukabumi dan Cikampek menjadi salah satu langkah besar yang diharapkan dapat meningkatkan konektivitas dan mengurangi beban lalu lintas di kawasan metropolitan.