Bantuan Pakaian Baru untuk Korban Banjir dan Longsor di Sumatra

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa sebanyak 106 ribu potong pakaian baru akan disalurkan kepada warga terdampak bencana banjir dan longsor di beberapa wilayah Sumatra. Bantuan ini berasal dari perusahaan-perusahaan garmen di Indonesia yang menunjukkan kepedulian terhadap para korban bencana.

Menurut Mendagri, salah satu perusahaan yang berkontribusi adalah Daehan Global dari Sukabumi. Awalnya, pihaknya mengira bahwa pakaian yang diberikan mungkin merupakan barang reject, tetapi ternyata perusahaan tersebut memberikan pakaian baru sebanyak 101 ribu potong. Selain itu, ada satu perusahaan lain yang tidak memproduksi untuk ekspor, tetapi menyumbangkan 5.000 potong pakaian, termasuk 2.000 selimut. Total bantuan yang diterima mencapai 106 ribu potong.

Mendagri mengungkapkan bahwa dirinya telah mengunjungi beberapa lokasi pengungsian dan melihat langsung kondisi warga yang sangat memprihatinkan, khususnya terkait kebutuhan sandang. Banyak warga harus mengungsi hanya dengan pakaian yang mereka kenakan karena pakaian dan barang-barang lainnya hanyut tersapu banjir atau terendam lumpur.

“Sehingga di pengungsian itu banyak yang kekurangan pakaian. Nah, sementara di tempat lain, di Jakarta, di Jawa dan lain-lain, itu banyak perusahaan-perusahaan [garmen],” jelasnya.

Mendagri menjelaskan bahwa sebagian perusahaan garmen yang memberikan bantuan berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Oleh karena itu, pemanfaatan produknya perlu menyesuaikan dengan ketentuan kepabeanan dan perdagangan yang berlaku. Meski demikian, ia menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan memberikan ruang pengecualian untuk kepentingan penanganan bencana.

“Tapi ada dalam aturan undang-undang ya, bahwa kalau untuk kepentingan bencana, itu boleh. Boleh dan tidak dikenakan pajak, bea cukai, sepanjang ada, satu, permintaan dari instansi pemerintah. Yang kedua, harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan, dalam hal ini Ditjen Bea Cukai dan Kementerian Perdagangan,” jelasnya.

Dari hasil komunikasi dengan sejumlah perusahaan, Mendagri menerima respons yang sangat positif. Setidaknya dua perusahaan langsung menyatakan kesiapan, sementara perusahaan lainnya juga bersedia mengirimkan bantuan.

Penyaluran bantuan pakaian dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan. Alokasi bantuan pertama ditujukan ke Aceh Tamiang, Aceh Utara, dan Aceh Timur. Setelah itu, gelombang kedua akan dilakukan pada tanggal 27–28 Desember, dengan partisipasi beberapa perusahaan lainnya.

Lebih lanjut, Mendagri menyampaikan bahwa pada Minggu (21/12/2025), dirinya akan mengunjungi wilayah terdampak banjir di Sumatera Utara bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. Dalam kunjungan tersebut juga akan dilakukan groundbreaking pembangunan 2.600 rumah non-APBD yang berlokasi di Tapanuli Tengah, Sibolga, dan Tapanuli Utara.

Penyaluran Bantuan Pakaian ke Wilayah Terdampak

Bantuan pakaian yang diberikan oleh perusahaan garmen akan disalurkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan. Berikut adalah rincian penyaluran bantuan:

  • Gelombang Pertama

    Bantuan akan diberikan ke wilayah Aceh Tamiang, Aceh Utara, dan Aceh Timur. Alokasi bantuan telah disesuaikan dengan kebutuhan warga di setiap daerah.

  • Gelombang Kedua

    Pada tanggal 27–28 Desember, bantuan tambahan akan diberikan oleh beberapa perusahaan garmen lainnya. Proses penyaluran ini akan dilakukan dengan memperhatikan kondisi terkini di lapangan.

Keterlibatan Pemerintah dan Perusahaan Garmen

Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri berkoordinasi dengan perusahaan garmen untuk memastikan bantuan dapat segera dicairkan dan sampai ke tangan warga yang membutuhkan. Langkah ini juga memperhatikan regulasi yang berlaku, terutama terkait kebijakan kepabeanan dan perdagangan.



Selain bantuan pakaian, pemerintah juga berupaya meningkatkan kualitas hidup warga terdampak melalui pembangunan infrastruktur, seperti rumah-rumah non-APBD yang akan dibangun di beberapa daerah. Proyek ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang bagi warga yang terkena dampak bencana.

Kunjungan ke Wilayah Terdampak

Pada hari Minggu, Mendagri akan melakukan kunjungan ke wilayah terdampak banjir di Sumatera Utara. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar sampai ke masyarakat dan untuk meninjau langsung kondisi di lapangan.



Selain itu, dalam kunjungan tersebut juga akan dilakukan upacara groundbreaking pembangunan 2.600 rumah non-APBD. Proyek ini diharapkan dapat membantu warga terdampak bencana dalam membangun kembali kehidupan mereka.