Pemerintah Mulai Musrenbang HAM, APPSI Tekankan Tidak Ada Warga yang Dizalimi

Musrenbang HAM Nasional 2025: Langkah Strategis Pemerintah dalam Membangun Negara yang Adil

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Hak Asasi Manusia (Musrenbang HAM) Nasional 2025 akan digelar di Jakarta, mulai dari Senin (8/11) hingga Rabu (10/12). Acara ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam menjadikan HAM sebagai acuan utama dalam pembangunan nasional. Dengan mengusung tema pentingnya hak dasar masyarakat, kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat komitmen pemerintah dalam melindungi dan memenuhi hak-hak asasi manusia.

Dukungan Kuat dari Gubernur Jambi

Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), sekaligus Gubernur Jambi, Al Haris memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Musrenbang HAM Nasional 2025. Menurutnya, kegiatan ini menjadi sarana penting untuk memperjuangkan hak dasar masyarakat, seperti hak atas pendidikan dan kesehatan.

“Intinya kita mendukung tugas-tugas Kementerian HAM, dan kita juga mendukung upaya untuk memperjuangkan hak-hak asasi manusia,” ujar Haris kepada wartawan.

Haris menekankan bahwa pemenuhan nilai HAM dalam pembangunan daerah sangat penting. Ia menilai bahwa nilai-nilai HAM merupakan hak dasar masyarakat yang perlu diperjuangkan. Oleh karena itu, pihaknya sepakat dengan semangat pelaksanaan Musrenbang HAM.

“HAM adalah hak-hak dasar manusia yang perlu kita lindungi. Pemerintah berpihak pada HAM karena masih banyak kejadian pelanggaran HAM di berbagai wilayah,” tambahnya.

Tugas Pemerintah dalam Memastikan Keadilan

Haris juga menegaskan bahwa pemenuhan HAM adalah tugas pemerintah kepada masyarakat. Ia berharap, Musrenbang HAM 2025 dapat menjadi momentum sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan nilai HAM dalam setiap kebijakan dan program pembangunan.

“Tugas pemerintah adalah memastikan semua warga tidak merasa dizalimi, diucilkan, atau dikriminalisasi,” tegasnya.

Musrenbang HAM sebagai Tonggak Sejarah

Menteri HAM Natalius Pigai menyebut Musrenbang HAM Nasional 2025 sebagai yang pertama di Indonesia. Ia meyakini bahwa langkah ini merupakan tonggak sejarah dalam pembangunan HAM sebagai aset tak berwujud.

“Selama ini musyawarah pembangunan nasional dilakukan, kini ada Musrenbang HAM Nasional yang secara resmi dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia. Ini salah satu tonggak sejarah terpenting,” ucap Pigai.

Pigai menambahkan bahwa Musrenbang HAM Nasional merupakan bagian dari rencana strategis nasional. Acara ini juga menjadi tindak lanjut dari amanat Astacita Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan aspek HAM dalam butir pertama.

“Musrenbang tersebut akan merumuskan langkah-langkah pembangunan HAM nasional untuk mewujudkan rencana strategis dan mengarusutamakan HAM dalam pembangunan nasional,” pungkasnya.

Kesimpulan

Musrenbang HAM Nasional 2025 menjadi momen penting dalam memperkuat komitmen pemerintah terhadap hak asasi manusia. Dengan adanya forum ini, diharapkan terjadi peningkatan kesadaran dan perlindungan terhadap hak dasar masyarakat. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah akan semakin kuat dalam menjalankan prinsip HAM dalam setiap kebijakan dan program pembangunan.