JAKARTA

Pembentukan Komite Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua

Presiden Prabowo Subianto telah membentuk Komite Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Tujuan dari pembentukan komite ini adalah untuk mempercepat proses pembangunan di wilayah Bumi Cendrawasih. Hal ini dilakukan karena beberapa daerah di Papua masih dianggap tertinggal dan memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi.

Tito menjelaskan bahwa presiden sangat memperhatikan kondisi pembangunan di Papua. Dari berbagai data yang tersedia, terdapat beberapa wilayah di Papua yang membutuhkan perhatian lebih dalam hal pembangunan. Menurutnya, indeks pembangunan manusia (IPM), tingkat kemiskinan, serta berbagai indikator lainnya menjadi alasan utama Presiden Prabowo membentuk komite tersebut.

“Presiden ingin mempercepat pembangunan di Papua. Dari berbagai data yang ada, memang ada beberapa daerah di Papua yang cukup tertinggal,” ujar Tito, seperti dikutip dari laporan Jurnalis Kompas TV Alfania Oktavia, Selasa (16/12/2025).

Program-program yang Ada di Kementerian/Lembaga

Atas dasar kepedulian tersebut, Presiden Prabowo memerintahkan Komite Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua untuk mensinkronisasikan berbagai program yang ada di Kementerian/Lembaga. Dalam penjelasannya, Tito menyebutkan bahwa total anggaran yang dialokasikan untuk berbagai program di 6 provinsi dan 42 kabupaten/kota di Papua mencapai lebih dari Rp61 triliun pada tahun depan.

Beberapa program yang akan dikoordinasikan oleh komite antara lain:
* Makan Bergizi Gratis (MBG)
* Desa Nelayan
* Sekolah unggulan dan sekolah terintegrasi
* Program pangan dan lain-lain

Dialog dengan Pemda dan Pengawasan Program

Selain itu, Presiden Prabowo juga menugaskan komite tersebut untuk membangun dialog dengan Kementerian/Lembaga dan seluruh kepala daerah se-Papua. Tito menjelaskan bahwa ide-ide atau masukan dari para kepala daerah akan diterima dan dipertimbangkan.

“Kalau mungkin ada ide-ide dari teman-teman kepala daerah juga silakan untuk diberikan masukan. Kemudian, mengawasi berjalannya program, baik dari pemerintah pusat, Kementerian/Lembaga, 6 provinsi, kemudian juga dari kabupaten dan kota,” ujar Tito.

Evaluasi Rutin dan Solusi atas Kendala

Komite juga bertugas melakukan evaluasi rutin terhadap progres semua program yang ada. Evaluasi ini akan dilakukan setiap 3 atau 4 bulan sekali untuk mengetahui apakah program tersebut berjalan lancar atau tidak. Jika ada kendala, maka solusi akan dicari bersama-sama.

“Terakhir, nanti melakukan evaluasi rutin, mungkin 3 bulan atau 4 bulan sekali, tentang progres semua program-program itu ada yang jalan atau tidak. Kalau tidak jalan, kira-kira masalahnya apa untuk dicarikan solusi,” tambah Tito.

Dengan adanya komite ini, diharapkan pembangunan di Papua dapat berjalan lebih cepat dan merata, sehingga masyarakat di sana dapat merasakan manfaatnya secara langsung.